TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Evaluasi tersebut dilakukan baik kepada perusahaan dengan kinerja baik maupun yang masih kurang optimal.
Khusus untuk BUMN yang mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN), Sri Mulyani mengatakan telah menugaskan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk berkoordinasi dengan kedua Wakil Menteri BUMN. Kedua pihak akan bekerja sama untuk melakukan monitoring terhadap kinerja keuangan, penggunaan PMN, serta efisiensi pengerjaan misi pembangunan yang diberikan.
"Kami harus mulai konsisten dalam memperlakukan BUMN sesuai dengan kinerja keuangan mereka," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis, 19 Desember 2019.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan mendukung upaya bersih-bersih yang tengah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir. Kementerian Keuangan akan memberikan data-data historis seluruh perusahaan pelat merah agar Kementerian BUMN dapat melakukan evaluasi dengan optimal.
Dua Kementerian itu, menurut Sri Mulyani, akan berbagi tugas dalam mengawasi secara intensif dan seimbang. Kementerian BUMN mengawasi pada sisi corporate governance dan tata kelola, sedangkan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara melakukan evaluasi pada kinerja keuangan.
"Saya mendukung upaya Pak Erick untuk melakukan pembenahan BUMN, ini merupakan isu yang penting bagi Indonesia. BUMN harus semakin kredibel dan kompeten," kata Sri Mulyani.
Adapun alokasi PMN ke BUMN pada 2020 direncanakan sebesar Rp 17,73 triliun. Alokasi tersebut akan diberikan kepada PT PLN sebanyak Rp 5 triliun, PT Hutama Karya mendapat Rp 3,5 triliun disusul oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebanyak Rp 2,5 triliun.
